Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Keuangan mencatat terjadi peningkatan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekitar Rp3.000 triliun dalam kurun waktu empat tahun. Tepatnya, pada 2015 hingga 2019.
"Peningkatan aset tersebut sebagian besar di-generate oleh leveraging yang dilakukan BUMN sehingga menyebabkan debt equity ratio (DER) semakin tinggi," ucap Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Kementerian Keuangan Meirijal Nur dalam Webinar: Corporate Restructuring-Enhancing Economic & Social Value, Jumat (28/1).
DER bisa diartikan sebagai rasio utang terhadap ekuitas atau suatu rasio yang menunjukkan proporsi relatif antara ekuitas dan utang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan.
Bila DER semakin tinggi, artinya komposisi utang jangka pendek dan panjang semakin besar dibandingkan dengan total ekuitas atau modal perusahaan. Dengan demikian, beban perusahaan juga bertambah besar.
Meirijal tak merinci pasti jumlah aset hingga akhir 2019 atau 2020. Namun, eks Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sempat menyatakan bahwa aset perusahaan tembus Rp8.400 triliun pada Desember 2020 lalu.
Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat total kontribusi BUMN sebesar Rp470 triliun sepanjang pada 2019. Kontribusi itu terdiri dari dividen, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya, dan pajak.
Jika dirinci, penerimaan pajak dari BUMN sebesar Rp284 triliun, PNBP lainnya Rp135 triliun, dan dividen sekitar Rp50 triliun. Sementara, setoran BUMN dari dividen pada 2020 ditargetkan sebesar Rp43,8 triliun.
Sementara, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga sebelumnya menyatakan pihaknya menargetkan setoran dividen BUMN untuk negara hanya sebesar Rp26,1 triliun pada 2021.
"Karena pandemi covid-19 ini menghantam semua, sehingga terjadi penurunan, ditargetkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp26,1 triliun," ucap Arya beberapa bulan lalu.